Ket Gambar : Aliansi Cipayung Plus dan Koalisi Satu Cita ultimatum Wakil Rektor III Unila terkait dugaan kecurangan Pemira 2025. Foto: Ist

Clickinfo.co.id - Aliansi Cipayung Plus bersama Koalisi Satu Cita melayangkan ultimatum keras kepada Wakil Rektor III Universitas Lampung (Unila) terkait polemik Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) 2025. 

Pimpinan universitas dinilai melakukan pembiaran terhadap rangkaian dugaan kecurangan yang merusak marwah demokrasi kampus.

Kekecewaan mahasiswa memuncak setelah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan tidak hadir menemui massa aksi yang membawa sejumlah bukti indikasi kecurangan serius pada Rabu, 24 Desember 2025.

Jenderal Lapangan aksi, Naufal Dwiky, menyebut sikap tidak responsif dari pihak Rektorat sebagai sinyal buruk bagi transparansi di lingkungan kampus. 

"Mahasiswa datang membawa data dan fakta, tapi yang kami temui justru sikap diam. Ini artinya Rektorat membiarkan demokrasi kampus dirusak," tegas Naufal.

Aliansi mahasiswa menduga adanya intervensi dari pihak luar yang membuat pimpinan universitas tidak berani mengambil sikap tegas. Mahasiswa menyoroti kegagalan institusi dalam menjamin Pemira yang jujur dan adil, yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Unila.

"Kami menduga ada tekanan yang membuat Wakil Rektor III tidak berani bersikap. Kampus tidak boleh tunduk pada kepentingan tertentu," lanjut Naufal.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Cipayung Plus dan Koalisi Satu Cita secara resmi menyampaikan empat tuntutan utama:

1. Ketegasan Rektor: Mendesak Rektor Unila segera mengambil sikap tegas karena Wakil Rektor III dinilai gagal menyelesaikan persoalan.

2. Klarifikasi Terbuka: Menuntut Wakil Rektor III muncul dan menyatakan sikap secara terbuka kepada mahasiswa tanpa intervensi pihak luar.

3. Tim Pencari Fakta: Mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menginvestigasi menyeluruh dugaan kecurangan Pemira 2025.

4. Pembatalan Hasil FT: Menuntut pembatalan hasil suara di TPS Fakultas Teknik yang dinilai cacat prosedur dan tidak sah.

Mahasiswa memberikan waktu 1 x 24 jam bagi pihak Rektorat untuk merespons tuntutan tersebut secara konkret. Jika ultimatum ini diabaikan, aliansi memastikan akan menggelar aksi lanjutan dengan eskalasi massa yang lebih besar.

"Kami tidak akan berhenti sampai ada sikap resmi. Jika Rektorat memilih diam, kami akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar," pungkas Naufal Dwiky.