Ket Gambar : Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, hadir dalam penandatanganan PKS antara bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung dengan kepala Kajari di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis, 14 Agustus 2025. | Pemkab Pesibar

Clickinfo.co.id - Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, hadir dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung dengan kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis, 14 Agustus 2025).

PKS ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Yandri Susanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta jajaran Forkopimda Lampung dan seluruh kepala daerah beserta Kajari dari 15 kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa program dana desa yang dimulai sejak 2014 telah mengalokasikan hingga Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan. 

Namun, ia menyadari masih ada hambatan teknis dan kekhawatiran dari para kepala desa dalam menjalankan program pembangunan.

"Program Jaga Desa ini bukan hambatan, melainkan peluang agar kepala desa lebih leluasa membangun," ujar Gubernur. 

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan untuk memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Mendes-PDTT Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas inisiatif program ini. Secara nasional, dana desa mencapai Rp71 triliun, dengan alokasi Rp2,3 triliun untuk Provinsi Lampung. 

Dana ini diarahkan untuk program prioritas seperti ketahanan pangan, penurunan stunting, dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kepala desa harus dibimbing dan didampingi agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Jika 2.000 desa di Lampung kita bangun kesejahteraannya, maka Lampung akan maju," tegas Yandri Susanto.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan pendampingan bagi para kepala desa, sehingga mereka dapat fokus pada pembangunan tanpa keraguan, demi terwujudnya Lampung yang lebih sejahtera. 

Bupati Dedi Irawan didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), Sekretaris Inspektorat, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam acara tersebut. (Nurman)