Ket Gambar : apat paripurna DPRD Pesibar yang digelar di ruang sidang utama, Kamis, 10 Juli 2025. | Pemkab Pesibar

Clickinfo.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. 

Jawaban itu disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Kamis, 10 Juli 2025.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Muhammad Amin Basri itu dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD, serta diikuti oleh unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, dan camat se-Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan masukan semua fraksi, serta mengedepankan visi pembangunan yang inklusif, religius, dan berkelanjutan. 

Salah satu isu yang diangkat adalah sertifikasi halal produk lokal dan penguatan sekolah keagamaan. 

“Kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan Baitul Mal akan terus diperkuat untuk membentuk masyarakat madani,” ujarnya.

Menjawab Fraksi NasDem, Wabup menjelaskan bahwa Pemkab akan lebih serius menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kebersihan dan Keindahan, serta Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. 

Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi dan pengelolaan berbasis TPS3R Beguai Jejama, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya.

Menanggapi isu kemiskinan dan ketimpangan sosial, Pemkab menekankan pemerataan akses pendidikan dengan membangun sekolah rakyat di Pekon Way Suluh. 

Untuk sektor kesehatan, Pemkab tengah meningkatkan status RSUD M. Thohir dari tipe D ke tipe C.

Dalam pemberdayaan UMKM, Pemkab menggandeng E-commerce seperti Shopee untuk pelatihan digital marketing dan mendorong penerbitan NIB, serta akses perbankan dan teknologi bagi UMKM dan IKM. 

“Saat ini Universal Health Coverage (UHC) di Pesisir Barat telah mencapai 100 persen,” tambah Irawan.

Menghadapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,04 persen, Pemkab berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan investasi di sektor industri pengolahan. 

Di sektor ketahanan pangan, roadmap pangan wilayah dan sistem pertanian cerdas iklim telah disiapkan. Pemkab juga tengah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai acuan mitigasi bencana.

Terkait infrastruktur, Pemkab menyambut baik program prioritas nasional terkait jalan desa, air minum, sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil. 

Penggabungan DPUPR dan DPRKP dinilai akan mempercepat koordinasi antarinstansi dalam pembangunan fisik dan perumahan.

Irawan menjelaskan, indikator kinerja RPJMD akan diselaraskan dengan pusat dan Pemprov Lampung melalui forum teknis bersama BPS. 

Reformasi birokrasi juga menjadi fokus, termasuk penyederhanaan struktur OPD, digitalisasi layanan, dan e-governance. Transparansi anggaran diwujudkan melalui aplikasi SIRUP yang bisa diakses publik.

Pemkab juga berterima kasih atas dukungan Fraksi PDIP terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pembukaan jalan Way Heni–Way Haru. Tahun 2025, pembangunan jembatan Way Pemerihan akan dimulai, disusul perencanaan jalan sepanjang 10 km dan empat jembatan lain di wilayah terpencil.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemkab menggandeng ITERA dan Bappeda Provinsi Lampung. 

Seluruh tahapan mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk konsultasi dengan Pemprov dan harmonisasi dengan Kemenkumham serta kajian KLHS.

Inventarisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) telah dilakukan di sejumlah kecamatan seperti Way Krui, Pesisir Tengah, dan Karya Penggawa. 

Untuk pengelolaan sumber daya alam, Pemkab fokus pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata karena regulasi membatasi kewenangan Pemkab dalam sektor energi dan mineral.

Wabup mengakui ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat, dan karena itu optimalisasi PAD menjadi penting melalui sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, serta akomodasi dan kuliner. 

Pelibatan dunia usaha seperti perikanan air payau dan sawit menjadi salah satu strategi mendongkrak ekonomi lokal.

Pemkab juga memperkuat kapasitas kelompok tani melalui kegiatan benah Poktan dan sekolah lapang. 

Pengembangan agroindustri dan pengolahan perikanan akan difokuskan pada peningkatan nilai tambah serta mendorong petani dan nelayan untuk berinovasi melalui teknologi dan digital marketing.

Menanggapi Fraksi Golkar, Wabup menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi bagian dari visi daerah karena dampak multiplikatifnya terhadap ekonomi. 

Sengketa batas pekon, HPT, dan TN disebut sudah minim, meski 40 pekon masih dalam proses penetapan batas wilayah.

Wabup menekankan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musrenbang. 

“Program-program dirancang berbasis outcome dan dilengkapi indikator SMART untuk memastikan efektivitas pembangunan,” katanya.

Pemkab memastikan bahwa proyeksi pendanaan RPJMD 2026–2030 disusun secara realistis, fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta menghindari pemborosan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.

Melalui jawaban yang komprehensif atas pandangan seluruh fraksi, Pemkab Pesisir Barat menunjukkan komitmen kuat untuk menyusun RPJMD yang inklusif, terukur, dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. (Nurman)