Ket Gambar : Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. | Ist

Clickinfo.co.id - Inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui program SMA Siger, sebuah sekolah swasta di bawah Yayasan Siger Prakarsa Bunda, kini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. 

Kolaborasi ini disebut-sebut sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memberikan kesempatan kedua bagi anak putus sekolah serta warga kurang mampu di Bandar Lampung. 

Namun, di tengah euforia ini, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Bandar Lampung merasa terpinggirkan dari perhatian pemerintah daerah, terutama terkait alokasi beasiswa dan penghapusan pungutan komite.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan rasa syukurnya atas respons positif Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, terkait permohonan dukungan untuk SMA Siger. 

Permohonan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan di Ruang Kerja Gubernur Lampung pada Senin, 14 Juli 2025.

"Alhamdulillah, Bapak Gubernur memberikan dukungan yang luar biasa untuk kami. Kami berharap sekolah Siger dapat mulai terealisasi pada tahun ajaran ini," ujar Eva Dwiana usai pertemuan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pendirian SMA Siger. 

"Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh. Izin operasionalnya dari Pemerintah Provinsi Lampung, dan kami mengizinkan, tataran teknisnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung," kata Mirza. 

Ia menegaskan bahwa infrastruktur pendidikan semacam ini sangat dibutuhkan di Lampung dan mendorong siapa pun yang ingin mendirikan SMA atau SMK swasta, asalkan memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin operasional dari Pemprov.

SMA Siger dirancang tidak hanya untuk mengakomodasi lulusan baru, tetapi juga menargetkan anak-anak yang putus sekolah dalam tiga tahun terakhir. 

Wali Kota Eva Dwiana juga menyampaikan bahwa Pemkot Bandar Lampung tengah menyosialisasikan program beasiswa gratis bagi masyarakatnya.

Untuk tahun ini, Pemkot Bandar Lampung menyediakan 5.000 beasiswa untuk siswa SMA/SMK dan 2.000 untuk mahasiswa perguruan tinggi. 

Tahun depan, target ditingkatkan menjadi 10.000 beasiswa untuk SMA/SMK dan 5.000 untuk perguruan tinggi. 

Beasiswa ini diperuntukkan bagi sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung.

Namun, Eva Dwiana mengakui adanya kesenjangan. 

"Untuk pondok pesantren juga sudah, tapi memang untuk siswa yang sekolah di Madrasah belum ada sentuhan dari Bunda Eva Wali Kota Bandar Lampung," terangnya.

Hal ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik dan orang tua siswa. 

Meski Madrasah Aliyah Negeri berada di wilayah teritorial Pemkot Bandar Lampung dan Pemprov Lampung, serta merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah dinilai belum merata.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amerika, saat diwawancarai di ruang kerjanya, mengungkapkan bahwa Madrasah Aliyah Negeri belum dihapuskan pungutan komitenya karena merupakan kewenangan vertikal Kementerian Agama (Kemenag).

Penjelasan ini kontras dengan kebijakan Pemprov Lampung yang telah menghapuskan pungutan komite di seluruh SMA/SMK Negeri di Lampung pada tahun ajaran baru ini. 

Orang tua siswa MAN di Bandar Lampung mempertanyakan mengapa anak-anak mereka masih dibebankan pungutan komite, padahal peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang pungutan tersebut.

Situasi ini menciptakan kegelisahan dan potensi kesenjangan sosial. Orang tua siswa MAN berharap Gubernur Lampung dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI untuk menyetarakan posisi MAN dengan SMA/SMK negeri lainnya. 

Mereka mendesak agar beasiswa prestasi dan beasiswa bagi siswa kurang mampu juga dapat diakomodir untuk MAN, serta pungutan komite di Madrasah Aliyah Negeri di Lampung, khususnya Bandar Lampung, dapat dihapuskan. (Novis)