ASPPARASILA Melawan, Tuding Wilmar Monopoli Pasar, Minta Jokowi Turun Tangan

ASPPARASILA Melawan, Tuding Wilmar Monopoli Pasar, Minta Jokowi Turun Tangan
Ket Gambar : Ketua PW Asosiasi Penggilingan Padi Rakyat Siger Lampung (ASPPARASILA) Riyan Suryanto turut menghadiri RDPU Pimpinan Komite II DPD RI di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Gedung B kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 31 Agustus 2023. | dok/Muzzamil

Clickinfo.co.id, BANDARLAMPUNG - Asosiasi Penggilingan Padi Rakyat Siger Lampung (ASPPARASILA), organisasi komunitas pemilik/pengelola usaha jasa pengolahan padi/gabah menjadi beras pecah kulit (huller) di 14 kabupaten/kota di Lampung berencana menggelar agenda penyampaian pendapat di muka umum, melalui audiensi, aksi delegasi, unjuk rasa, demonstrasi, korespondensi, petisi dan pengaduan ke institusi terkait, seputar aspirasi menggugat dugaan serius praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh anak usaha korporat raksasa Wilmar, PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) yang berbasis di Kota Serang, Banten.

Dari penelusuran dan berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun sepanjang pekan ini, ASPPARASILA yang bermarkas pusat di sentra produksi padi Lampung Selatan ini terus intens melancarkan konsolidasi utama, tak lama seusai kepulangan sedikitnya 100-an pengurus dan anggotanya, turut bersolidaritas bergabung dalam aksi massa oleh komunitas serupa, Komunitas Penggilingan Padi Banten dikomandoi Cecep Syaifulloh, di depan kantor PT. WPI, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, 30 Agustus lalu.

Maraton, bersama pendamping dari DPD Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Lampung pimpinan Abu Hasan, mengikuti undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Gedung B kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada keesokan harinya, 31 Agustus 2023 lalu.

Konsolidasi ASPPARASILA ini antara lain digencarkan guna menindaklanjuti hasil dari demonstrasi sejawat Banten pada 30 Agustus tersebut yang telah disikapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan menggelar rapat mediasi antara Komunitas Penggilingan Padi Banten dengan pihak manajemen WPI pada 5 September 2023 lalu, dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Ahmad Tauhid di kantor Pemprov setempat, membahas dugaan monopoli gabah yang dilakukan WPI dan sebagaimana prediksi: tak ada titik temu (deadlock), dan justru diwarnai keukeuh kedua belah pihak saling adu data.

Selain itu, mencermati dinamika perjalanan pascapengaduan ASPPARASILA baik secara tidak langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah disampaikan secara verbal dan tertulis sebagai bagian dari lima pointers pengaduan rakyat Lampung yang diadvokasi DPD JAMAN Lampung, saat Presiden Jokowi membuka Rapimnas JAMAN 2023 di Kota Cirebon, Jawa Barat, pada 29 Agustus 2023.

Mau pun, yang juga telah ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua II Komite II DPD RI cum anggota DPD/MPR RI dapil Provinsi Lampung nomor anggota B32, Dr Bustami Zainudin, kepada Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dan Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti, sesudah RDPU.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) ASPPARASILA, Riyan Suryanto, didampingi sekretaris Umar, melalui keterangan persnya yang diterima Clickinfo.co.id di Bandarlampung pada Sabtu (9/9/2023), mengafirmasi kebenaran rencana agenda tersebut.

"Kami informasikan ke seluruh pelaku usaha pengilingan padi rakyat di Provinsi Lampung menyikapi hal tersebut, sekaligus kami bahas juga program kerja dan langkah-langkah perjuangan ke depan," ujar Riyan Suryanto diamini Umar, merinci 14 koordinator daerah ASPPARASILA Kabupaten/Kota di Lampung minus Bandarlampung, terus berkonsolidasi rapatkan barisan, menyatukan pandangan.

"Kami juga memohon kepada bapak Presiden Jokowi untuk turun tangan, cawe-cawe. Juga Ketua DPR, Ketua DPD RI. Selain periuk kami, ini juga soal sokoguru ketahanan pangan. Kami minta dukungan seluruh komunitas penggilingan gabah/padi se-Indonesia, rakyat tani dan perdesaan, pelaku UMKM, gerakan mahasiswa, dan media massa. Berpisah kita berjuang, bersatu kita memukul," ujar Riyan.

Pada bagian lain keterangannya, Riyan juga menyebut bahwa pihaknya memandang perlu untuk menindaklanjuti hasil dari tiga agenda perjuangan mereka tersebut, yakni dengan berkorespondensi via surat pengaduan mau pun bagian yang diperlukan disertai dengan audiensi/aksi delegasi, ke institusi terkait.

Mulai dari Bupati/Walikota masing-masing, Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Presiden (KSP), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI, serta Kepala KPPU RI Perwakilan Lampung.

Ketika dikonfirmasi kembali, Riyan Suryanto menandaskan pihaknya telah siap lahir batin.

"Kami tak ingin adu otot. Kami siap adu data. Kami tahu PT. WPI ini perusahaan PMA (penanaman modal asing, red). Tapi kami tak anti modal asing. Kami juga tak ada sponsor gelap. Sponsor kami jelas, Tuhan Yang Maha Esa dan anak istri di rumah. Kami akan gerak maraton mengadukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh WPI ini," lugas dia.

"Kami minta negara hadir. Kami ini pelaku usaha mikro dan kecil juga lho, periuk nasi kami terancam terguling ini. Kami tak bisa tinggal diam. Diam melihat penindasan bagi kami tak ubahnya bagian dari penindasan itu sendiri. Lawan!" seru Riyan.

Mengejutkannya, pendamping ASPPARASILA yakni JAMAN Lampung, mengafirmasi, usai dilaporkan sekilas kepada Presiden Jokowi di sela Rapimnas JAMAN di Cirebon, aspirasi ASPPARASILA saat ini disebut masih sedang dalam proses pencermatan pihak Istana.

"Ya. Update lengkapnya sabar ya, karena kami ikut arahan DPP JAMAN, dan JAMAN tegak lurus arahan Presiden. Pastinya, sebab ini sangat penting, terkait ekosistem ketahanan pangan kita, alih-alih ancaman krisis pangan akibat El Nino ini nyata kan ya. Kami yakin kita semua sepakat, penggilingan gabah atau padi rakyat ini harus diproteksi dan harus berdaulat di negeri sendiri. Dan JAMAN adalah bagian penyambung lidah mereka," ujar impresif Ketua DPD JAMAN Lampung, Abu Hasan, berhasil terhubung sesaat sebelum warta ini naik siar, Sabtu dini hari. (Muzzamil)

Related Posts

Comments (0)

There are no comments yet

Leave a Comment