Ket Gambar : Momen kebersamaan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi usai penandatanganan komitmen bersama penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung. Dok Ist

Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), para bupati, dan wali kota se-Provinsi Lampung menandatangani Komitmen Bersama Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Desa Tapis, serta peningkatan capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025–2030.

Penandatanganan komitmen berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Ratna Susianawati, serta para kepala daerah atau perwakilannya dari seluruh kabupaten/kota di Lampung.

Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.

“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA. Melalui Dinas PPPA, kami terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta lintas sektor dalam pelaksanaannya,” ujar Wagub.

Wagub Jihan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah agenda utama untuk terus disinergikan, antara lain Pengarusutamaan Gender (PUG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Provinsi Layak Anak (PROVILA), serta pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Program Desa Tapis — yaitu desa kesejahteraan keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK Provinsi Lampung, Pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota bersama masyarakat.

Lebih lanjut, Wagub menegaskan bahwa Pemprov Lampung menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengingat tren kasus di Lampung lima tahun terakhir mengalami peningkatan berdasarkan data Simfoni Kemen PPPA.

“Kami bertekad memperkuat peran UPTD PPA, PATBM, PUSPAGA, dan Forum PUSPA. Selain itu, kami juga mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu dan membangun jejaring kerja sama lintas sektor agar setiap korban mendapat perlindungan dan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Lampung juga akan mengoptimalkan aplikasi Lampung-in sebagai pusat laporan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pelaporan Kementerian PPPA, guna mempercepat penanganan kasus dan menekan angka kekerasan di masyarakat.

Menutup sambutannya, Wagub Jihan mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan komitmen bersama tersebut.

“Semua capaian ini membutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, lembaga, dan masyarakat. Kami yakin dukungan Kementerian PPPA akan semakin memperkuat langkah kita di daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.

“Kami ingin bersinergi melalui Ruang Bersama Indonesia untuk menguatkan masyarakat agar menjadi desa-desa yang ideal. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini dapat menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” harap Menteri Arifah.