Ket Gambar : Aksi demonstrasi mahasiswa di Bandar Lampung pada Kamis, 24 April 2025 terkait penanganan banjir yang dinilai lamban berujung ricuh. | Ist

Clickinfo.co.id - Aksi demonstrasi mahasiswa di Bandar Lampung pada Kamis, 24 April 2025 terkait penanganan banjir yang dinilai lamban berujung ricuh. 

Tindakan sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung dalam membubarkan massa menuai kecaman dan viral di media sosial karena dinilai tidak humanis dan diduga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam video yang beredar, terlihat seorang demonstran diperlakukan kasar di lapangan Pemkot Bandar Lampung. 

Tangannya diikat ke belakang, dan tubuhnya dipaksa duduk di tanah layaknya seorang pelaku kriminal. 

Mirisnya, seorang oknum Satpol PP terdengar melarang perekaman video saat tindakan tersebut berlangsung.

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan respons mahasiswa terhadap penanganan banjir di Bandar Lampung yang dianggap tidak efektif dan telah menyebabkan korban jiwa. 

Para demonstran menyampaikan aspirasi melalui spanduk dan orasi yang menuntut perbaikan sistem drainase, pembersihan saluran air, serta peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah.

Ketegangan meningkat ketika sejumlah demonstran berupaya menerobos masuk ke dalam gedung Wali Kota untuk bertemu langsung dengan kepala daerah. 

Aparat Satpol PP kemudian bertindak represif untuk membubarkan massa.

"Ini adalah suara kita, kami hanya ingin didengar. Tindakan represif seperti ini hanya akan memperburuk situasi dan memicu kemarahan warga," ujar seorang demonstran bernama Derry, seperti dikutip dari akun media sosial @Derrynugraha20.

Insiden ini langsung memicu beragam reaksi keras dari masyarakat dan pengamat di media sosial. 

Banyak warganet mengecam penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam menghadapi unjuk rasa damai. Mereka menilai tindakan Satpol PP tersebut tidak proporsional dan melampaui batas.

Masyarakat menilai Pemerintah Kota seharusnya lebih fokus mencari solusi konkret untuk mengatasi permasalahan banjir yang telah merenggut nyawa, daripada menindak para demonstran yang hanya menyuarakan aspirasi. 

Mereka juga mendesak agar segera dilakukan evaluasi terhadap tindakan represif aparat selama aksi demonstrasi.

Perbaikan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga dianggap krusial agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

Ironisnya, hingga hari kedua aksi demonstrasi, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, belum bersedia menemui para pengunjuk rasa.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi resmi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terkait insiden tersebut. (Novis)