Ket Gambar : (Foto: Tangkapan layar YouTube/Prabowo Gibran)

Clickinfo.co.id, JAKARTA-- Film dokumenter berjudul Dirty Vote yang dirilis pada Minggu (11/02/2024).

Mengupas tuntas desain kecurangan yang dikhawatirkan akan terjadi pada Pemilu 2024.

Film ini digarap oleh Dandhy Laksono dan menghadirkan tiga ahli hukum ternama, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.

Dalam film itu, Zainal Arifin Mochtar menyatakan,"bahwa film ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang potensi kecurangan pemilu yang dilakukan oleh politisi demi memenangkan kepentingan pribadi.

"Jika Anda menonton film ini, saya punya satu pesan sederhana. Tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman," ujarnya.

Penghukuman yang dimaksud tentu ialah pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang.

Bivitri Susanti, yang juga terlibat dalam film ini, mengungkapkan film ini bercerita tentang dua hal.

"Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung.

Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses Pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," katanya.

"Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis," lanjutnya.

Film ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk mengawasi jalannya Pemilu dengan cermat.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi film Dirty Vote dengan menuduhnya mengandung unsur kebencian.

"Di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat, namun perlu kami sampaikan sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman di Jakarta, Minggu (11/02/2024) dalam konferensi pers setelah sesaat film tersebut tayang di YouTube.

Tak hanya itu, Habiburokhman juga mempertanyakan, kapasitas ketiga ahli hukum tata negara yang ada di situ, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.

"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar," ujarnya.

Habiburokhman mengklaim bahwa saat ini rakyat memahami bahwa sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi.

"Rakyat juga tahu pihak mana yang melakukan kecurangan dan pihak mana yang mendapat dukungan," katanya.

"Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang," lanjut Habiburrokhman.

Editor Novis